Respons Gencatan Senjata AS-China, Wall Street Melesat

PT. KONTAK PERKASA FUTURES - Wall Street ditutup melesat pada perdagangan Senin (1/7/2019) waktu setempat. Hal itu dipicu kesepakatan AS dan China untuk menunda pemberlakuan tarif impor tambahan pada produk masing sekaligus melanjutkan negosiasi dagang.

Indeks S&P 500 naik 0,8% menjadi 2.964,33. Kemudian Dow Jones Industrial Average naik 117,47 poin atau 0,4%, ditutup menjadi 26.717,43 didorong lonjakan saham Nike dan Apple. Indeks Nasdaq Composite melesat 1,1% menjadi 8.091,16 sekaligus membukukan kenaikan beruntun empat hari.

Rentetan data di atas menandakan Wall Street memulai paruh kedua tahun ini dengan posisi yang lebih solid dibandingkan enam bulan awal tahun ini. Indeks S&P 500 menguat lebih dari 17% sepanjang 2019 ini, di mana pada paruh pertama mencatatkan kinerja terbaik dalam lebih dari 20 tahun.

"Ada banyak kegembiraan. Saya tidak tahu apakah itu (kenaikan di Wall Street) merayakan kabar baik atau karena tidak adanya kabar buruk," kata Willie Delwiche, ahli strategi investasi di Baird seperti dilansir CNBC International.

Presiden AS Donald Trump mengatakan AS akan melonggarkan pembatasan pada perusahaan Amerika dalam penjualan produk ke Huawei, perusahaan telekomunikasi raksasa China. Sebelumnya pada Mei lalu, AS telah melarang perusahaan Negeri Paman Sam untuk menjual produk teknologi ke Huawei dengan alasan masalah keamanan nasional.

Kabar pelonggaran izin itu membuat harga saham perusahaan pembuat chip naik. Saham Skyworks Solutions melejit 6%. Sementara saham Micron Technology melonjak 3,9%. Saham Qualcomm dan Broadcom masing-masing naik 1,9% dan 4,3%. Saham raksasa teknologi Apple juga naik 1,8%.


Selain itu, sentimen baik di pasar juga datang dari Trump dan Presiden China Xi Jinping yang telah setuju untuk tidak mengenakan bea masuk baru terhadap AS dan barang-barang China setelah bertemu di sela-sela KTT G-20 di Osaka, Jepang, Sabtu lalu.

Trump mengatakan pertemuan itu berjalan dengan baik. Media milik pemerintah China, Xinhua, mengabarkan kedua pemimpin sepakat untuk "memulai kembali konsultasi perdagangan antara negara mereka berdasarkan kesetaraan dan saling menghormati."

Trump juga mengatakan China akan "membeli produk pertanian (AS)."

www.cnbcindonesia.com/market/20190702070154-17-81994/respons-gencatan-senjata-as-china-wall-street-melesat

Read More

Kena Jokowi Effect Lagi, Pasar Obligasi RI Menguat

PT. KONTAK PERKASA FUTURES - Harga obligasi rupiah pemerintah dibuka menguat setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak segala permohonan Tim Kuasa Prabowo-Sandi terhadap termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Keputusan MK tersebut seakan mengesahkan hasil hitungan pilpres yang memenangi presiden petahana Joko Widodo dan wakil barunya Ma'ruf Amin. 

Penguatan berlanjut dari kenaikan harga kemarin (27/6/19) di mana harga surat utang negara (SUN) menguat di akhir perdagangan setelah keputusan MK dibacakan, berbalik dari koreksi yang terjadi di awal perdagangan.

Naiknya harga SUN itu tidak senada dengan apresiasi yang terjadi di pasar surat utang pemerintah negara berkembang yang lain.  

Data Refinitiv hari ini (28/6/19) menunjukkan menguatnya harga SUN itu tercermin dari empat seri acuan (benchmark) yang sekaligus menurunkan tingkat imbal hasilnya (yield).  

Pergerakan harga dan yield obligasi saling bertolak belakang di pasar sekunder. Yield yang menjadi acuan hasil investasi yang didapat inverstor juga lebih umum dijadikan acuan transaksi obligasi dibanding harga karena mencerminkan kupon, tenor, dan risiko dalam satu angka. 

SUN adalah surat berharga negara (SBN) konvensional rupiah yang perdagangannya paling ramai di pasar domestik, sehingga dapat mencerminkan kondisi pasar obligasi secara umum. 

Keempat seri yang menjadi acuan itu adalah FR0077 bertenor 5 tahun, FR0078 bertenor 10 tahun, FR0068 bertenor 15 tahun, dan FR0079 bertenor 20 tahun. 

Seri acuan yang paling menguat adalah FR0078 yang bertenor 10 tahun dengan penurunan yield 6,9 basis poin (bps) menjadi 7,35%. Besaran 100 bps setara dengan 1%.    

www.cnbcindonesia.com/investment/20190628104519-21-81298/kena-jokowi-effect-lagi-pasar-obligasi-ri-menguat

Read More

Wah, Jokowi Buat Mesin Pencari Data ala Google

PT. Kontak Perkasa Futures -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat mesin pencari data layaknya Google yang berisi data-data dari pemerintah yang dapat diakses oleh semua pihak agar masyarakat mendapatkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembuatan mesin pencari data ini terealisasi setelah Jokowi menandatangani Peratura Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Aturan ini telah diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly pada 17 Juni 2019.

Mengutip penjelasan Perpres No. 39 tahun 2019, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah dibagipakaikan antar instansi instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Dari sisi standar data, masing-masing sumber data, misalnya kementerian/lembaga, harus membuat data sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat. Sementara secara metadata, data harus mengikuti struktur dan format baku. 

Dari sisi interoperabilitas, data harus konsisten secara bentuk, sesuai struktur, skema, dan komposisi penyajian, dan semantik atau sesuai artikulasi keterbacaan. Lalu, data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Terkait penyelenggara, Satu Data Indonesia akan memiliki dewan pengarah, pembina data, walidata dan produsen data. Perangkat ini ada ditingkat pusat dan daerah. Ketua dewan pengarah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) yang saat ini dijabat oleh Bambang Brodjonegoro.

Adapun, anggota terdiri dari menteri pendayagunaan aparatur negara (Syafruddin), menteri komunikasi dan informatika (Rudiantara), menteri dalam negeri (Tjahjo Kumolo), menteri keuangan keuangan (Sri Mulyani), serta pejabat pengelola stastistik, dan geospasial. 

"Menurut Perpres instansi pusat dan instansi daerah mengakses data di portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya, tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan," ujar Jokowi seperti dikutip dari keterangan tertulis dari Kementerian Sekretaris Kabinet, Jumat (28/6/2019).

Source : CNBC Indonesia

Read More