CPNS KEMENKUM-HAM & MA: Mayoritas Pelamar Keluhkan Nomor KTP Tidak Terdaftar

Kontak perkasa - Hari pertama pelaksanaan pendaftaran online Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2017 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung sebagian besar calon pelamar terkendala dengan nomor KTP yang belum terdaftar.

Kasus seperti itu terjadi dalam pendaftaran CPNS sebelumnya, di mana sebagian peserta mengeluhkan terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar datanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pendaftaran CPNS di kedua instansi tersebut dibuka serentak Selasa (1/8) melalui laman yang sudah tersedia yakni di sscn.bkn.go.id. Pelamar harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP yang sesuai dengan NiK Kartu Keluarga.

Namun, seperti terjadi pada pendaftaran CPNS sebelumnya, keluhan dan pengaduan yang disampaikan melaui media sosial Kementerian PANRB seperti twitter, facebook dan instagram, kebanyakan berkaitan dengan NIK. Hingga pukul 17.00 WIB, tercatat lebih dari 300 keluhan yang masuk melaui medsos.

Ada yang menyampaikan bahwa NIK tidak terdaftar atau yang tidak ada datanya, dan NIK yang tidak keluar nomornya walaupun sudah melakukan pendaftaran online.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, pihaknya tidak tinggal diam, tetapi terus berkoordinasi dengan pihak Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri

"Ternyata pihak Dukcapil hanya bisa menerima satu juta permintaan per hari," ujar Iwan yang dihubungi melalui telepon, Selasa (1/8) sebagaimana publikasi resmi Menpan-RB di situsnya yang dikutip Bisnis.com Rabu (2/8) pagi ini.

Menurut Ridwan, pihaknya tengah memastikan lagi apakah itu hanya Dukcapil pada sscn atau Dukcapil seluruh Indonesia. Yang jelas satu hari Dukcapil hanya bisa menerima satu juta permintaan .

Ridwan menambahkan bahwa pada hari pertama pendaftaran ini web sscn.bkn.go.id dapat diakses dengan baik dan tidak down.

"Web pendaftaran Alhamdulillah lancar, meskipun website resmi BKN sempat down. Tapi kesimpulan secara keseluruhan baik, dan 80% hanya terkendala NIK," imbuhnya lagi.

Sebelumnya, Karo Hukum dan Komunikasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman sudah mengingatkan agar calon pelamar cermat dan tidak terburu-buru dalam melakukan pendaftaran, karena masih bisa dilakukan pada hari-hari berikutnya sebelum pendaftaran ditutup.

Selain itu juga untuk menghindari agar tidak terjadi penumpukan pada saat melakukan pendaftaran online. (sumber: bisnis.com)
Kontak perkasa
PT Kontak Perkasa Futures

Read More

Asus hadirkan Zenfone Zoom S versi rose gold | PT. KONTAK PERKASA

PT. KONTAK PERKASA - Hadir pertama kali di medio kuartal kedua 2017 dengan varian warna Navy Black dan Glacier Silver, Asus Zenfone Zoom S kini hadir dalam versi rose gold.

"Setelah ASUS ZenFone Zoom S tersedia luas di pasaran Indonesia, ternyata kami mendapatkan masukan dari pengguna yang sebelumnya tidak kami prediksi akan menggemari produk yang satu ini. Untuk itu kali ini kami menghadirkan ASUS ZenFone Zoom S dengan warna Rose Gold," kata Country Marketing Manager ASUS Indonesia, Galip Fu, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA News, Senin.

Dipasarkan di harga yang sama, Galip menambahkan, ASUS ZenFone Zoom S versi Rose Gold hadir dalam jumlah terbatas, hanya 1.000 unit saja untuk di seluruh Indonesia.

Menyasar segmen mid-high, smartphone tersebut mengusung keunggulan utama di kamera yang menawarkan fungsi zoom hingga 12x, dan menawarkan baterai berkapasitas 5.000 mAh yang memungkinkan pengalaman all day photography bagi penggunanya.

"ZenFone Zoom S juga merupakan model pertama yang dilengkapi dengan SuperPixel Camera yang memungkinkannya mengambil foto secara cepat dan jelas di malam hari atau kondisi low-light," ujar Galip.

Dikombinasikan dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 625, Zenfone Zoom S dikemas dalam body dengan tebal 7,9 milimeter dan bobot 170 gram.

Simak juga : PT. KONTAK PERKASA

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Read More

Susi Bantu Nelayan Lepas dari Jerat Pengusaha Berwajah Mafia | PT. KONTAK PERKASA

PT. KONTAK PERKASA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, aksi demonstrasi mengatasnamakan nelayan yang berlangsung kemarin di depan halaman Istana Negara tidak lantas menjadi sebuah kekhawatiran bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, aturan-aturan yang diberlakukan KKP oleh berbagai kalangan dinilai sudah sepenuhnya benar dan sesuai dengan semangat Nawa Cita dalam mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa.

Dia mengungkapkan, kebijakan tersebut bahkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan menjadikan Indonesia sebagai pionir dalam pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Beberapa indikasi pun menunjukan kebijakan KKP sudah berjalan dengan baik bahkan menjadikan sektor perikanan ini kembali hidup dan lebih menjanjikan.

"Hampir dua dekade ribuan kapal asing bebas melanglang buana di tiap sudut perairan Indonesia. Mereka bahu membahu mengeruk kekayaan laut Indonesia, menjadi ladang bisnis yang menggiurkan. Bukan tidak dilarang, tapi memang ada peraturan pemerintah kala itu, yang membebaskan mereka masuk dan mencuri ikan," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (12/7/2017). 

Meski kebijakannya dinilai tidak pro bisnis, namun kata Susi, kebijakan tersebut pro masyarakat yang justru membantu nelayan kecil lepas dari cengkraman para tengkulak. "Bahkan, lepas dari pengusaha perikanan berwajah mafia," imbuh dia.

Dia menuturkan, kesejahteraan nelayan meningkat, dengan naiknya stok ikan nasional dari 7,3 juta ton tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton tahun 2015 dan naik lagi menjadi 12,5 juta ton pada 2016. Peningkatan ini terjadi karena laju pertumbuhan subsektor perikanan selalu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional (Produk Domestik Bruto/PDB) dan jika dibandingkan dengan semua sektor penghasil barang. 

Subsektor perikanan juga lebih tinggi daripada subsektor induknya, yakni pertanian. Selain itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga meningkat 5% sampai 7% dan nilai tukar usaha perikanan (NTUP) meningkat 20%. "Pada Mei 2017 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis naiknya daya beli nelayan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik sebesar 0,30%," pungkasnya. 



Simak juga : PT. KONTAK PERKASA
Sumber : ekbis.sindonews

Read More