Pemerintah Melunak, Freeport Kembali Diizinkan Ekspor Konsentrat | PT. KONTAK PERKASA

PT. KONTAK PERKASA - Pemerintah kembali melunak saat berhadapan dengan PT Freeport Indonesia, terkait kewajiban perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) itu. Freeport yang awalnya bersikeras enggan mengubah status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), kini diberikan izin ekspor konsentrat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji mengungkapkan, Freeport diberikan rekomendasi izin ekspor konsentrat setelah ditetapkannya IUPK sementara selama 8 bulan. IUPK sementara berlaku mulai 10 Februari 2017 hingga 10 Oktober 2017. 

"‎Dengan dikeluarkannya IUPK-sementara untuk 8 bulan, maka Freeport dapat melaksanakan ekspor konsentrat dan membayar bea keluar," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Anehnya, berbarengan dengan dikeluarkannya IUPK dan rekomendasi izin ekspor sementara untuk Freeport, Teguh menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak Karya (KK) masih akan dihormati. Artinya, KK Freeport tidak akan gugur meskipun IUPK diterbitkan.

"Berbarengan‎ dengan dikeluarkannya IUPK, kami masih menghormati ketentuan di KK," imbuh dia.

Menurutnya, keputusan ini merupakan sistem perundingan yang ditempuh pemerintah dan Freeport. Jadi, pemerintah menggunakan sistem penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang terhadap Freeport.

Pemberian IUPK dan rekomendasi izin ekspor sementara merupakan poin penyelesaian jangka pendek. "‎Jangka pendek adalah dengan menyepakati Freeport terkait kelangsungan usahanya Freeport yang berpengaruh ke ekonomi Papua," tuturnya.

Sementara untuk kesepakatan jangka panjang, lanjut dia, pemerintah akan berunding mengenai stabilitas investasi, keberlangsungan operasi Freeport, divestasi, dan pembangunan smelter. "‎Kami masih punya waktu ke depan pembahasan dengan Freeport jangka panjang. Dan counterpart dari pemerintah adalah tim perunding yang berasal dari instansi terkait, yaitu KESDM, Kemenkeu, BKF, Kemendagri, Kejagung dan lainnya‎," tandas dia. 

Simak juga : PT. KONTAK PERKASA

Sumber : ekbis.sindonews

Read More

Aset Perbankan RI Masih Dikuasai Asing | KONTAK PERKASA FUTURES

KONTAK PERKASA FUTURES - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa aset perbankan di Indonesia sebesar 33,50% masih dikuasai oleh asing. Direktur Pengawasan Bank II OJK, Anung Herlianto mengatakan, yang menjadi alasan utamanya karena tabungan domestik tidak lagi mendukung pertumbuhan untuk kredit masyarakat. 

"Kondisi kita sekarang ini begini, seperti tahun 1994-1995 di mana tabungan domestik sudah tidak lagi mendukung pertumbuhan kredit. Makannya dibuka capital inflow yang transmisinya lewat perbankan," ujarnya di Hotel Aston, Bogor, Minggu (2/4/2017).

Lebih lanjut dia menerangkan besaran porsi aset bank asing tersebut, lantaran saat itu perbankan membutuhkan likuiditas yang tinggi dan tidak mungkin hanya mengandalkan dana dari nasabahnya yang sudah ada. Bahkan beberapa bank, nilainya tak menjadi masalah jika asetnya banyak dimiliki asing karena itu akan membantu ekonomi Indonesia.

"Jadi sebenarnya, memang kita butuh likuiditas. Bank-bank seperti Danamon, Maybank, CIMB itu ya membantu. Bahkan Mandiri 55% dimiliki pemerintah, sisanya dimiliki asing," katanya. 

Bahkan ketika mereka membagi dividen mereka, itu artinya mereka sedang membagikan ke asing, bekerja untuk asing. "Jadi yang penting adalah kontribusinya di dalam perekonomian domestik," imbuhnya.

Pemberian ruang kepada bank asing yang cukup luas, hal tersebut tidak menjadi masalah sepanjang bank-bank asing memberi kontribusi luas pada perekonomian, membantu inklusi keuangan dengan perluasan akses masyarakat pada layanan sektor keuangan dan pemiliknya senantiasa memperkuat permodalan bank.

Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi dan kredit yang tinggi terkadang tidak disertai ketersediaan likuiditas yang memadai untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Sehingga diperlukan aliran dana masuk ke domestik. Dalam hal ini bank-bank asing dapat membantu melalui setoran modal ataupun aliran likuiditas dari jaringannya di luar negeri.

Hingga saat ini, total aset di sektor perbankan Indonesia mencapai Rp 6.839 triliun, dengan rincian dari bank umum yang sebanyak 118 bank dengan 32.769 kantor total asetnya Rp 6.414 triliun. BPR dengan jumlah 1.634 BPR dengan 6.102 kantor total asetnya Rp 110 triliun, dan Bank Syariah terdapat 12 Bank Umum Syariah, 22 UU, dengan 2.104 kantor, total asetnya mencapai Rp 315 triliun. 

Simak juga : KONTAK PERKASA FUTURES

Sumber : ekbis.sindonews

Read More

Alasan Sri Mulyani Belum Sempat Tengok Masalah Perumahan | PT. KONTAK PERKASA FUTURES

PT. KONTAK PERKASA FUTURES - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, selama hampir delapan bulan menjabat sebagai Menkeu, belum sempat sekalipun melihat masalah perumahan secara spesifik. Padahal, dia mengakui bahwa sektor pembangunan perumahan saat ini menjadi hal yang diprioritaskan untuk masyarakat.

dia mengungkapkan, pada saat kembali ke Indonesia untuk menerima tawaran Presdien Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menkeu, harus membereskan permasalahan yang urgent, yakni pembenahan dalam pelaksanaan APBN 2016.

"Saya akui selama hampir delapan bulan saya bekerja di sini, saya belum sempat melihat masalah perumahan ini secara luas dan mendetail. Karena, terus terang banyak hal yang sangat mendesak yang harus saya kerjakan, seperti mengendalikan kredibilitas APBN kita," kata dia di Jakarta, Senin (27/3/2017).

Simak juga : PT. KONTAK PERKASA FUTURES

Sri Mulayni berusaha membuat APBN 2016 menjadi bisa diselesaikan secara suistain, agar APBN 2017 bisa dijalankan dengan baik, maka memerlukan perhatian khusus. Terlebih lagi, dia mengakui persoalan kompleks melanda APBN 2016.

"Jadi, instrumen APBN sendiri sebagai instrumen fiskal itu, masih perlu perhatian, karena sempat kemarin dari sisi kredibility menghadapi persoalan pelik. Sehingga, memang perhatian saya selama ini lebih ke bagaimana mendaratkan APBN kita ke pendaratan yang cukup aman," tuturnya.

Pasalnya, dengan adanya pembenahan kredibiltas APBN tersebut, dia akan menjadi instrumen yang efektif. "Karena dengan adanya instrumen efektif dari APBN, tentu kita berharap kita kan mampu mendorong lagi kebutuhan perumahan yang besar sekali, dan tidak hanya kebutuhan hari ini tapi growth-nya juga meningkat luar biasa," ujar dia. 

Simak juga : PT. KONTAK PERKASA FUTURES

Sumber : ekbis.sindonews

Read More