Disclaimer : Semua artikel dan konten yang terdapat dalam portal ini hanya bersifat informasi saja. Kami tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari portal kami.

03 April 2017

Aset Perbankan RI Masih Dikuasai Asing | KONTAK PERKASA FUTURES

KONTAK PERKASA FUTURES - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa aset perbankan di Indonesia sebesar 33,50% masih dikuasai oleh asing. Direktur Pengawasan Bank II OJK, Anung Herlianto mengatakan, yang menjadi alasan utamanya karena tabungan domestik tidak lagi mendukung pertumbuhan untuk kredit masyarakat. 

"Kondisi kita sekarang ini begini, seperti tahun 1994-1995 di mana tabungan domestik sudah tidak lagi mendukung pertumbuhan kredit. Makannya dibuka capital inflow yang transmisinya lewat perbankan," ujarnya di Hotel Aston, Bogor, Minggu (2/4/2017).

Lebih lanjut dia menerangkan besaran porsi aset bank asing tersebut, lantaran saat itu perbankan membutuhkan likuiditas yang tinggi dan tidak mungkin hanya mengandalkan dana dari nasabahnya yang sudah ada. Bahkan beberapa bank, nilainya tak menjadi masalah jika asetnya banyak dimiliki asing karena itu akan membantu ekonomi Indonesia.

"Jadi sebenarnya, memang kita butuh likuiditas. Bank-bank seperti Danamon, Maybank, CIMB itu ya membantu. Bahkan Mandiri 55% dimiliki pemerintah, sisanya dimiliki asing," katanya. 

Bahkan ketika mereka membagi dividen mereka, itu artinya mereka sedang membagikan ke asing, bekerja untuk asing. "Jadi yang penting adalah kontribusinya di dalam perekonomian domestik," imbuhnya.

Pemberian ruang kepada bank asing yang cukup luas, hal tersebut tidak menjadi masalah sepanjang bank-bank asing memberi kontribusi luas pada perekonomian, membantu inklusi keuangan dengan perluasan akses masyarakat pada layanan sektor keuangan dan pemiliknya senantiasa memperkuat permodalan bank.

Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi dan kredit yang tinggi terkadang tidak disertai ketersediaan likuiditas yang memadai untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Sehingga diperlukan aliran dana masuk ke domestik. Dalam hal ini bank-bank asing dapat membantu melalui setoran modal ataupun aliran likuiditas dari jaringannya di luar negeri.

Hingga saat ini, total aset di sektor perbankan Indonesia mencapai Rp 6.839 triliun, dengan rincian dari bank umum yang sebanyak 118 bank dengan 32.769 kantor total asetnya Rp 6.414 triliun. BPR dengan jumlah 1.634 BPR dengan 6.102 kantor total asetnya Rp 110 triliun, dan Bank Syariah terdapat 12 Bank Umum Syariah, 22 UU, dengan 2.104 kantor, total asetnya mencapai Rp 315 triliun. 


Sumber : ekbis.sindonews

30 Maret 2017

Alasan Sri Mulyani Belum Sempat Tengok Masalah Perumahan | PT. KONTAK PERKASA FUTURES

PT. KONTAK PERKASA FUTURES - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, selama hampir delapan bulan menjabat sebagai Menkeu, belum sempat sekalipun melihat masalah perumahan secara spesifik. Padahal, dia mengakui bahwa sektor pembangunan perumahan saat ini menjadi hal yang diprioritaskan untuk masyarakat.

dia mengungkapkan, pada saat kembali ke Indonesia untuk menerima tawaran Presdien Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menkeu, harus membereskan permasalahan yang urgent, yakni pembenahan dalam pelaksanaan APBN 2016.

"Saya akui selama hampir delapan bulan saya bekerja di sini, saya belum sempat melihat masalah perumahan ini secara luas dan mendetail. Karena, terus terang banyak hal yang sangat mendesak yang harus saya kerjakan, seperti mengendalikan kredibilitas APBN kita," kata dia di Jakarta, Senin (27/3/2017).


Sri Mulayni berusaha membuat APBN 2016 menjadi bisa diselesaikan secara suistain, agar APBN 2017 bisa dijalankan dengan baik, maka memerlukan perhatian khusus. Terlebih lagi, dia mengakui persoalan kompleks melanda APBN 2016.

"Jadi, instrumen APBN sendiri sebagai instrumen fiskal itu, masih perlu perhatian, karena sempat kemarin dari sisi kredibility menghadapi persoalan pelik. Sehingga, memang perhatian saya selama ini lebih ke bagaimana mendaratkan APBN kita ke pendaratan yang cukup aman," tuturnya.

Pasalnya, dengan adanya pembenahan kredibiltas APBN tersebut, dia akan menjadi instrumen yang efektif. "Karena dengan adanya instrumen efektif dari APBN, tentu kita berharap kita kan mampu mendorong lagi kebutuhan perumahan yang besar sekali, dan tidak hanya kebutuhan hari ini tapi growth-nya juga meningkat luar biasa," ujar dia. 



Sumber : ekbis.sindonews

29 Maret 2017

Program Infrastruktur Jokowi Butuh Banyak Pasokan Semen Lokal | PT. KONTAK PERKASA

PT. KONTAK PERKASA - Program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerlukan kebutuhan bahan baku penunjang signifikan guna mewujudkan visi tersebut.

Saat ini, sebanyak 35%-40% bahan baku utama pendukung pembangunan infrastruktur ditopang oleh semen dan baja. Dari jumlah itu, 60%-70% bahan baku baja sudah berasal dari barang impor.

"Itu faktor utama pendukukung kebutuhan pembangunan infrastruktur. Sebanyak 60%-70% baja sudah impor, jadi bahan baku semen diharapkan bisa swasembada domestik," ujar Ketua Apindo Danang Girindrawardana dalam rilisnya, Jakarta, Selasa (28/3/2017).

Menurutnya, saat ini dirasa sudah mendesak untuk merealisasikan tercapainya kemandirian produksi semen nasional, sehingga mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Jika pemerintah Indonesia gagal mendorong terciptanya kemandirian produksi semen nasional, maka akan terjadi gejolak harga di pasar sebab dikuasai pemain asing dan swasta.

Terjadinya gejolak harga semen itu akan berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur yang digagas Presiden Jokowi. Harga semen milik pemain asing dan swasta pasti menjadi lebih mahal dibanding produksi nasional.

"Kalau kita tidak swasembada semen, maka harga akan diserahkan ke mekanisme pasar. Harga jualnya lebih mahal daripada semen nasional. Sedangkan kalau pemerintah membeli dari semen BUMN itu murah harganya," tutur Danang.

Berdasarkan penilaian itu, Danang berpendapat, Jokowi tidak akan mengerdilkan peran BUMN semen. Dia merasa, Jokowi memiliki kepentingan tercukupinya stok semen nasional, sebab harga terjangkau untuk memuluskan pembangunan infrastruktur.

"Jadi, pemerintah berhak mengintervensi produksi semen nasional agar tidak terjadi gejolak harga yang tinggi. Kalau harga semen tinggi, Nawa Cita tidak akan berhasil karena harga yang sulit terjangkau," ujar dia.



Simak juga : PT. KONTAK PERKASA
Sumber : ekbis.sindonews